TANAH ADAT BUKAN MILIK NEGARA (Refleksi 6 Tahun Putusan MK 35)

Hendra KASIM, SH., MH. & Assosiated

IMG_20190520_133922.JPG

Oleh : Hendra Kasim

Advokat & Legal Consultant

Disampaikan oleh penulis pada kegiatan Refleksi 6 Tahun Putusan MK No. 35 dengan Tema: Hutan Adat bukan Hutan Negara. Pada Senin, 20 Mei 2019 di Rumah AMAN Maluku Utara

Sejak 26 Maret 2013, berarti sudah 6 (enam) tahun Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan Putusan Nomor 35/PUU-IX/2012  (Putusan  MK  35), esksitensi Masyarakat Hukum Adat mendapatkan tempat dalam sistem hukum positif Indonesia tidak terkecuali ihwal mengenai hutan adat.

Enam tahun bukanlah waktu yang singkat, cukup untuk mengevaluasi pelaksanaan Putusan MK yang berdasarkan amanah konstitusi bersifat final and binding. Pada tulisan ini, penulis mencoba membahas mengenai sejauh mana pelaksanaan Putusan MK 35 yang tentu dimulai dari perspektif constitusional.

Konstitusi Pengakuan Hak Istimewa

Membaca Putusan MK 35, paling tidak ada dua Pasal dalam konstitusi yang menjadi cantolan Majelis Hakim Konstitusi dalam menilai UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu Pasal 18B ayat (2) dan Pasal…

Lihat pos aslinya 1.405 kata lagi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

Atas ↑

Buat situs web Anda di WordPress.com
Mulai
%d blogger menyukai ini: